PHK Karyawan Tanpa Pesangon, Dua Hotel Disidang di PHI Yogyakarta

  • Whatsapp

YOGYAKARTA – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta menggelar kasus gugatan Union Busting (pemberangusan hak berserikat), Kamis (19/09/2019). Selaku penggugat adalah Frans Sukmaniara (25) yang diputus hubungan kerja (PHK) oleh manajemen hotel Aya Artta Malioboro Yogyakarta.

 

Muat Lebih

Penggugat yang merupakan wakil ketua Serikat Pekerja Hotel Aya Artta dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPMI), merasa diintimidasi perusahaan hingga berujung PHK Sepihak.

 

Kuasa hukum Frans sekaligus Juru Bicara  Tim Hukum FSPMI, Ahmad Mustaqim, SH, CPL mengatakan tindakan terhadap kliennya tersebut sudah melanggar Undang – Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 21 tahun 2000 pasal 43 jo 28,

 

“Klien kami Frans adalah Wakil Ketua Serikat Pekerja hotel yang selama ini memperjuangkan hak-hak rekan-rekannya. Jadi ada unsure union busting, yaitu pemberangusan serikat pekerja. Itu juga bertentangan dengan pasal 28 UUD 45 yang telah diamandemen, karena kebebasan berserikat sangat dilindungi oleh undang-undang dasar,” tandasnya

 

Menurutnya, selain Frans, kasus serupa juga dialami anggota FSPMI laiinya yaitu Asrori yang di-PHK sepihak oleh Hotel Kristina Malioboro.  Sidang perdana gugatan Asrori telah digelar Rabu (18/09/2019) kemarin,

 

“Klien kami Asrori di PHK dengan alasan habis masa kontraknya, padahal berstatus Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap,” ujarnya.

 

Mustaqim menandaskan, selain menempuh jalur hukum melalui PHI, pihaknya juga meminta Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  untuk lebih intens mengawasi dan tegas untuk memberikan teguran kepada pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UU yang berlaku.

 

Sementara itu, Frans Sukmaniara mengungkapkan, ia di-PHK dari hotel Aya Artta sejak 12 Juni 2018. Ia mengatakan pemecatan atas dirinya lebih karena aktif sebagai wakil ketua serikat pekerja dan menuntut hak-hak anggotanya ke perusahaan. Di antaranya terkait status pegawai.

 

Selama sekitar setahun bekerja, dia mengaku belum menandatangani kontrak kerja apapun. Perusahaan pernah memberikan LoI (Latter of Intent), namun ia tak mau menandatangani, karena tidak mengikat dan tidak sesuai dengan UU Tenaga Kerja,

 

“Termasuk BPJS juga tidak didaftarkan,” ungkapnya.

 

Ketika hal itu disampaikan ke perusahaan, Frans mengaku malah mendapat intimidasi. Hingga akhirnya dipecat sepihak oleh perusahaan. Juga dengan alasan kontraknya habis.

Terkait hal itu, dia mengaku sebelumnya juga sudah melapor ke pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY.

 

“Ada upaya union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Kalau di PHK saya minta kompensasi sesuai aturan hukum atau dipekerjakan lagi,” pintanya.

 

Sidang diwarnai aksi solidaritas para aktivis serikat pekerja dari dari FSPMI dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di depan PHI untuk memberikan dukungan terhadap kedua rekannya.

 

Asrori (48) yang hadir dalam sidang juga mengaku sudah bekerja di Hotel Kristina selama hampir 23 tahun sejak berdiri 1996 silam. Ia yang terakhir bekerja di Front Office (FO) berstatus PKWTT atau karyawan tetap. Namun dengan alasan kontrak sudah habis, sejak 31 Maret 2018 ia di-PHK tanpa pesangon,

 

“Saya hanya minta hak-haknya saya dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan,” tegas Asrori yang kini bekerja serabutan dan kerap menganggur. (saf)

 

  • Whatsapp

Pos terkait